(PB.DKHI,Jakarta): Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintahn untuk segara menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengakomodasi tenaga honorer Kategori I dan Kategori II pada April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II.
Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN dan RB, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin(13/2).
Keseimpulan lainnya, DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN dan RB) bersama BPKP dan BKN untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota secara tepat dan akurat.
Hal ini mengingat disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yangv disampaikan oleh instansi kepada BKN maupun instansi pemerintah yang jumlah tenaga honornya lebih dari 200 orang.
Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN dan RB, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin(13/2).
Keseimpulan lainnya, DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN dan RB) bersama BPKP dan BKN untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota secara tepat dan akurat.
Hal ini mengingat disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yangv disampaikan oleh instansi kepada BKN maupun instansi pemerintah yang jumlah tenaga honornya lebih dari 200 orang.
